Kekuatan Hukum Visum et Repertum sebagai Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sungguminasa)

Tindak pidana perkosaan yang marak terjadi pada wanita dan anak-anak beberapa tahun terakhir, menimbulkan keresahan di masyarakat. Dalam suatu proses pembuktian kasus perkosaan di perlukan alat bukti yang dapat meyakinkan majelis hakim, pokok masalah penelitian ini adalah kekuatan hukum dari Visum et Repertum dalam hal pembuktian kasus perkosaan. Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1) Bagaimana aturan hukum tentang Visum et Repertum sebagai pembuktian dalam tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri sungguminasa? 2). Bagaimana Pengaruh Visum et Repertum terhadap petimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri Sungguminasa? Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris atau yuridis-sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Aturan Hukum tentang Visum et Repertum sebagai pembuktian tindak pidana perkosaan terdapat pada pasal 184 ayat (1) huruf c lalu secara khusus dalam 187 huruf c KUHAP. Visum et Repertum memiliki posisi yang cukup fundamental karena termasuk dalam alat bukti surat yang sah dan berkekuatan hukum, karena telah diatur dan dibenarkan oleh undang-undang. Dalam kasus perkosaan visum memiliki peran penting sebagai alat bukti untuk membuka terang menderang suatu kasus, khusunya perkosaan karena memuat pemberitaan untuk membuktikan dakwaan dan memperkuat keyakinan hakim, namun visum bukanlah alat bukti satu-satunya, tapi tetap harus dirangkaikan dengan alat bukti lainnya. 2) Pengaruh Visum et repertum terhadap pertimbangan hakim memiliki keterkaitan satu sama lain,. Dan terbukti dalam penerapannya di PN Sungguminasa ,hakim memutus dengan pertimbangan keterangan visum dan terdakwa di putus bersalah atas perbuatannya dari hasil analisis penulis pada putusan nomor 06/Pid.Sus/2016/PN.Sgm. Alat bukti surat visum et repertum memiliki keterikatan atau pengaruh tehadap pertimbangan hakim dapat dilihat jika hakim meyetujui atau menerima hasil riwayat pemeriksan dan pemberitaan kesimpulan dari visum et repertum, kemudian hasil itu di sertakan atau dirangkaikan dengan alat bukti lain, sehingga majelis hakim yakin bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan dan terdakwalah yang bersalah telah melakukannya. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa 1). Visum harusnya dilakukan pada setiap dugaan kasus perkosaan, karena visum dapat di jadikan rujukan untuk pertimbangan hakim nantinya di persidangan khususnya kasus perkosaan yang memiliki alat bukti yang sedikit minimum evidence.2) Hakim seharusnya mempertimbangkan keterangan yang termuat dalam Visum et Repertum karena selain merupakan alat bukti surat yang sah menurut undang-undang juga merupakan hasil pemeriksaan dari seorang dokter yang berdasarkan keilmuannya bernilai objektif