Analisis Yuridis Pasal 7 Huruf R Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII Tahun 2015 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah.

Perubahan peraturan pemilihan kepala daerah dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang telah membatasi hak politik (right to vote and right to be candidate) warga negara Indonesia yang berstatus keluarga petahana. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII Tahun 2015 dan apa yang menjadi pertimbangannya menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga Mahkamah konstitusi beralasan menurut hukum dan secara konstitusional untuk menyatakan dalam keputusannya pasal a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan inkonstitusional. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif atau dalam istilah lain penelitian kepustakaan (library research). Objek dari penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII Tahun 2015 dan implikasinya terhadap warga negara yang berstatus keluarga petahana terhadap pemilihan kepala daerah. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yakni studi pustaka dan penelitian normatif terhadap buku-buku, peraturan perundan-gundangan. Data-data yang diperoleh akan direduksi berdasarkan keperluan, kemudian dikumpulkan lalu disimpulkan untuk disajikan. Berdasarkan analisis dan hasil penelitian ini, politik dinasti memang marak pratiknya di negara demokrasi Indonesia. Politik dinasti atau kekuasaan keluarga menjadi salah satu cara untuk mengakumulasi kekuasaan disuatu daerah. Upaya pemerintah dalam membendung politik dinasti dengan cara pembatasan hak politik keluarga petahana melalui pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 33/PUU-XIII Tahun 2015. Implikasi hukum putusan Mahkamah yaitu diperbolehkannya keluarga petahana untuk kembali mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Dalam analisis yang saya lakukan, pasal a quo sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 3 dan Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Oleh karena itu, pembatasan hak politik (right to be vote and right to be candidate ) harus dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berkeadilan