Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Terhadap Kejahatan KDRT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Perlindungan Hukum yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bagi Saksi Korban KDRT dan untuk mengetahui upaya yang di lakukan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban dalam upaya perlindungan hukum terhadap saksi korban kejahatan KDRT. Penelitian ini di lakukan wilayah Makassar tepatnya di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan menggunakan teknik wawancara dengan beberapa pejabat instansi lembaga tersebut untuk menjadi narasumber, dan studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data,yaitu,upaya Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban dengan kejahatan KDRT sesuai dengan pasal 5 ayat 1 UU PSK mengenai hak korban KDRT. Sebab perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undangundang.Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan oleh aparat penegak hukum dan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh korban. UU LPSK tidak menetapkan mengenai berbagai ketentuan yang seharusnya di sepakati oleh LPSK dengan saksi atau korban agar dapat berjalan beriringan kemudian dalam UU LPSK juga tidak di atur tentang cara Penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. LPSK juga tidak dapat turun langsung dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi korban sebagai bentuk dari tindak pidana KDRT jika saksi korban itu sendiri tidak melakukan inisiatif pelaporan kepada pihak kepolisian atau LPSK