Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Majene Sulawesi Barat

Hasil penelitian menunjukkan Proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene adalah proses sesuai dengan hukum acara perdata yaitu menerima, berusaha mendamaikan, dan memutuskan perkara. Hakim diwajibkan sebelum melanjutkan proses pemeriksaan perkara terlebih dahulu menawarkan mediasi kepada pihak yang bersengkata. Relevansi proses penyelesaian perkara dengan ketentuan hukum Islam dengan hukum positif di lembaga Pengadilan Agama Majene adalah dalam perkara perceraian hakim diwajibkan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Hambatan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yaitu faktor yang berasal dalam diri pihak yang bersengketa (faktor internal) dan faktor dari luar diri dan keinginan para pihak (faktor eksternal). Adapun hambatan hakim dalam menyelesaikan kasus perkara perceraian yaitu kurangnya pemahaman para pihak pencari keadilan tentang pentingnya diadakan mediasi dan akibatnya apabila mediasi berhasil yang telah di upayakan oleh mediato