Peranan Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Maros, Pangkep dan Barru

Tesis ini berjudul “Peranan ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Maros, Pangkep dan Barru”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1)Gambaran Eksistensi ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Maros, Pangkep dan Barru; (2)Eksistensi ijtihad hakim Pengadilan Agama Maros, Pangkep dan Barru dalam menyelesaikan perkara kewarisan;(3)Implikasi hukum bagi hakim dalam menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama Maros, Pangkep dan Barru Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena penelitian ini menggambarkan apa adanya sesuai apa yang terjadi di lapangan/lokasi penelitiandan untuk eksplorasi dan klarifikasi dan memotret situasi sebenarnya yang akanditeliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.Pendekatan yang digunakan padapenelitian ini yaitu pendekatan teologis normatif, pendekatan yudikatif,dan pendekatan sosiologis. Sumber datad alam penelitian ini adadua yaitusumber data primer yaitu ketua Pengadilan Agama,wakil ketua, Wasek dan Kasubag Umum Pengadilan Agama, hakimdan sumber data sekunder yaitu dalam bentuk dokumenseperti data-data dan dokumentasi penting tentang kegiatan para hakim dan pegawaiPengadilan Agama di Kota Maros, Pangkep dan Barru. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview(wawancara), dan dokumentasi. Teknik pengolahandan Analisis data dilakukan mulai dari data reduction(reduksi data),data display (penyajian data) dan conclusion drawing/verification penarikan kesimpulan. Teknik Pengecekan keabsahan data di lapangan digunakan triangulasi yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Gambaran Eksistensi ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Maros,Pangkep dan Barru yakni bagaimana hakim menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara,melaksanakan tugas dan tanggung jawab.(2)Eksistensi ijtihad hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkaraseperti memerika perkara, memutuskan perkara dan menyelesaikan tugas serta tanggung jawabmereka dan baik,pembagian kerja berdasarkan profesional, mematuhi aturan dalam majelis, kedisiplinan, semangatkerja dan keikhlasan dalam bekerja, peranan hakim ini dapat dilihat bagaimana hakim melaksanakan tugasnya dalam satu majelis yang telah dibentuk oleh Ketua Pengadilan Agama.(3) Implikasi hukum bagi hakim dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Maros, memperlihatkan bahwa ketidak setujuan penggugat terkadang dibuktikan dengan meneruskan sengketa mereka ke jengjangyang lebih tinggi. Mengadakan banding di Pengadilan Tinggi Agama Makassar,Pengadilan Agama Pangkep ada hakim yang mengalami amukan massa ketika meninjau lokasi sengketa yang di ajukan Penggugat tentang ke-validan gugatan,selanjutnya di Pengadilan Agama Barru, ada perkara yang sampai ke tingkat kasasi karena tak puas dengan putusan hakim di Pengadilan tingkat pertama dan bahkantelah di putuskan di Pengadilan Tingga Agama Makassar, mereka pun tak puas dan meneruskannya ke tahap kasasi di jakarta. Hal itu menunjukkan bahwa bermacam-macam implikasi hukum yang di terima para hakim dalam satu majelis ketika menetapakn suatu putusan. Dan semuanya harus di terima, sekalipun dipahami bersama bahwa keputusan hakim tak boleh diganggu gugat dan selalu berdasarkan dengan kekuatan hukum. Implikasi dari penelitian ini adalah: (1) Sebagai orang yang paling bertanggungjawab terhadap kebijakan Pengadilan Agama, komitmen penerapan peraturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama harus selalu disosialisasikan, (2)Diharapkan perekrutan calon hakim setiap tahun dapat dilaksankan dengan melihatcalon hakim yang potensial, menguasai bahasa arab/inggris, menguasai metodeijtihad serta kitab turas sehingga dapat terus berusaha menjadi hakim yang mengutamakan kemashlahatan. Kemudian sebagai hakim yang profesional harus selalu mematuhi ketentuan majelisnya dalam segala unsur sehingga dapat terlaksana tugas-tugas mereka dengan baik. diharapkan hakim mempunyai kepribadian yang sesuai dengan kode etik hakim yang telah ditetapkan Undang-Undang sehingga dapat terwujudnya kepribadian yang baik lagi mulia, (3) Diharapkan kepada hakim untuk lebih taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku di Pengadilan. Sehingga nantinya dapat mendukung pelaksanaan proses pembuatan putusan di Pengadilan Agama tempat tugas masing-masing