Dispensasi Terhadap Anak Terlantar yang Melakukan Tindak Pidana Analisis UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam

Sebagai isu kekerasan kriminal anak, tindakan kriminal bukanlah kasus baru terlebih terhadap anak, anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan peneruscita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Dari hasil telaah literatur ditemukan bermacam-macam pendapat tentang tindakan kriminal dalam hal ini penyimapangan yang dilakukan oleh anak atau anak yang menjadi obyek dari tindakan kriminal tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab anak terlantar melakukan tindak pidana, untuk mengetahui penerapan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya anak terlantar dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap seorang anak terlantar yang melakukan tindak pidana. Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, digunakan metode penelitian berupa Library Research (Penelitian Pustaka) dengan menggunakan pendekatan Syar’i (Hukum Islam) dan yuridis normatif (Hukum Positif). Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang merupakan dokumen peraturan yang bersifat mengikat, asli dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, data sekunder berupa pengumpulan data dari bahan-bahan kepustakaan dan data tersier yang merupakan dokumen yang berisikan konsep-konsep dan keterangan-keterangan seperti kamus. Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data dengan carai dentifikasi yaitu mengelompokkan data atau mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian, reduksi data dalam hal ini memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Dispensasi atau keringanan yang diperoleh anak terlantar ketika melakukan tindak pidana yaitu adanya upaya xviii pembinaan dan pemberian bimbingan bagi anak terlantar yang telah diputus oleh hakim, maka anak itu ditampung di Lembaga Permasyarakatan Anak. Adapun batas umur anak yang bisa diajukan ke sidang anak adalah sekurangkurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Artinya, anak yang belum berusia 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) tetapi melakukan sebuah tindak pidana tertentu, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan ke anak tersebut. Pertama, diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina; Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua atau orang tua asuhnya. Dan hukum Islam sangat peduli terhadap dispensasi terhadap anak terlantar, misalnya: Pertama, orang yang menemukan laqit lebih berhak untuk mengasuh anak daripada orang lain. Kedua, negara berkewajiban untuk mengasuh anak terlantar seperti laqit