Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Fatwa MUI Mengenai Halal Haramnya Bisnis MLM (Multi-Level Marketing)

Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dengan melihat bisnis Multi Level Marketing (MLM) yang sudah menjamur sampai sekarang, perlunya meningkatkan kesejahteraan, keadilan, persamaan (equality) anggotanya (member) dalam mencapai sebuah kemaslahatan karena itulah urgenitas Maqashid al-Syar’iah sebagai ajaran islam yang tidak bisa di abaikan dalam kondisi apapun. (2) Dalam fatwa No : 75/DSN MUI/VII/2009 yang ditandatangani oleh Ketua DSN MUI DR.KH. Sahal Mahfudz dan Sekretaris KH. Drs. Ichwan Sam pada tanggal 25 Juli 2009, dijelaskanada 12 persyaratan bagi Multi Level Marketing terkategori sesuai syariah, yaitu :1. Ada obyek transaksi riil yang diperjual belikan berupa barang atau produk jasa;2.Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram; 3.Transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsure gharar, maysir, riba’, dharar, dzulm, maksiat; 4. Tidak adakenaikan harga/biaya yang berlebihan (excessive mark-up), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas; 5.Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, besaran maupun bentuk-nya harus berdasarkan prestasi kerja yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan produk, dan harus menjadi pendapatan utamamitra usaha dalam PLBS; 6.Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya, saat transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan;7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secarapasif yang diperoleh secara regular tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra’.9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;10. Sistem perekrutan, bentuk penghargaan dana cara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, sepertisyirik, kultus, maksiatdan sebagainya; 11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan wajib membina dan mengawasi anggota yang direkrutnya; 12. Tidak melakukan kegiatan money game. (3) Dalam penerapan Maqashid syari’ah untuk melihat halal atau tiadak, maka harus dilihat sejauh mana praktiknya setelah dikaji sesuai dengan ajaran agama atau syari’at Islam. Jadi tidak serta merta dilihat dari merek dan lebelnya apakah berlabel syariah atau tidak, tetapi penting mengedepankan beberapa persyaratan yang sesuai dengan syariat Islam agar tercapainya sebuah mashlaha