Konsep Perwalian dalam Perspektif Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam (Studi Komparasi)

Setelah mengadakan penelitian terhadap konsep perwalian dalam perspektif hukum perdata barat yaitu KUH Perdata (BW) dan hukum perdata Islam yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan bahwa hukum perdata barat lebih luas mengatur ketentuan tentang perwalian jika dibandingkan dengan hukum perdata Islam akan tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam penulisan skripsi ini dikategorikan sebagai hukum perdata Islam lebih sesuai dengan Ideologi Negara Indonesia, yakni Pancasila, yang memuat ketentuan untuk menghormati agama dan kepercayaan anak yang berada dalam perwaliannya serta Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan bahwa wali tidak hanya memberikan pendidikan melainkan juga bimbingan agama yang mencerminkan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa yang kemudian perbedaan konsep kedua hukum tersebut penulis bedakan ke dalam 6 bagian, yakni 1) Mengenai ketentuan umur, 2) Pengangkatan wali, 3) Kewajiban wali terhdap diri anak, 4) Kewajiban wali terhadap harta anak, 5) Ketentuan perwalian terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, dan 6) Ketentuan tentang perwalian pengawas, perwalian oleh perkumpulan, yayasan, dan lembaga social, 7) Wali nika