Urgensi Pendaftaran Tanah dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah di Kabupaten Bulukumba.

Pokok masalah penelitian ini adalah terdapat warga di kabupaten bulukumba tidak memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hak milik atas tanah yang merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki, selain untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemiliknya juga untuk menghindari terjadinya sengketa pertanahan” Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1) Bagaimana urgensi pendaftarana tanah dalam menjamin kepastian hukum hak milik atas tanah di Kabupaten Bulukumba? 2). Bagaimana peranan Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan? 3) Apakah faktor-faktor penyebab masyarakat tidak melakukan pendaftaran tanah? Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris atau yuridis-sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari Pegawai/Staf Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dan masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1). pendaftaran tanah adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan karena akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemiliknya sehingga akan terhindar dari ancaman konflik, 2 peranan Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba antara lain : penyuluhan ke desa-desa akan pentingnya untuk melakukan pendaftaran tanah, dan membentuk tim sadar hukum di masyarakat. 3). Adapun faktor penyebab masyarakat tidak melakukan pendaftaran tanah yaitu kurangnya informasi yang didapatkan tentang pendaftaran tanah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah dan faktor biaya mahal. Implikasi penelitian yaitu 1).Seluruh masyarakat di Indonesia terkhusus di Kabupaten Bulukumba harus menyadari pentingnya unuk melakukan pendaftaran tanah, selain untuk memberikan jaminan kepastian hukum juga untuk menghindari ix terjadinya konflik dan sengketa tanah. 2).Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba harus meningkatkan peranannya dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, memberikan pelayanan pendaftaran tanah tanpa adanya diskriminasi, menambah infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara rutin, setidak-tidanya sekali sebulan dalam satu daerah kelurahan/desa, menyebarkan informasi melalui radio-radio yang ada diKabupaten Bulukumba, baik Radio milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba maupun radio milik swasta. 3). Kepada Pemerintah untuk melakukan pembaharuan peraturan terkait dengan prosedur pendaftaran tanah dan tarif penerimaan negara bukan pajak