Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar)

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum positif dan hukum Islam ? Pokok masalah tersebut selanjutnya dibreakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1) Bagaimana kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum positif ?, 2) Bagaimana kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum Islam ?, 3) Bagaimana perbandingan kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya karena salah satu orang tuanya murtad menurut hukum positif dan hukum Islam. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan normatif-empiris, yang mengkaji aturan hukum positif dan hukum Islam serta penerapannya dalam putusan hakim di pengadilan. Adapun Jenis Penelitian ini tergolong penelitian gabungan antara penelitian lapangan (field research) serta library research, yakni meneliti secara langsung pelaksanaan kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar dan mengkaji aturan- aturan hukum positif dan hukum Islam dan pendapat ahli dalam buku tentang kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tuanya murtad. Hasil Penelitian ini membuktrikan bahwa tidak semua perkara ḥaḍānah itu diberikan pada seorang ibu. Karena itu, dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan bahwa hukum positif lebih luas mengatur ketentuan tentang hak asuh anak dibandingkan dengan hukum Islam. Dalam KUH-Perdata peraturan mengenai hak asuh anak tidak dijelaskan secara rinci. Perbedaan konsep kedua hukum tersebut penulis membedakan ke dalam 3 bagian, yakni 1. Ketentuan dalam melakukan perceraian, 2. Ketentuan umur dalam hal pemeliharaan anak, 3. Orang Yang berhak memelihara anak. Selain perbedaan-perbedaan tersebut, terdapat pula perbedaan yang istimewa yang hanya terdapat dalam hukum Islam, yaitu hak asuh anak dalam hal perwalian hak ibu gugur jika terdapat beberapa hal yang merugikan kehidupan seorang anak termasuk ibu pindah agama atau murtad. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam pembentukan hukum, pembaruan hukum serta menjadi acuan bagi hakim dalam melakukan ijtihad dan penemuan hukum, khususnya dalam hukum positif dan Hukum Islam di masa yang akan datang, terkhusus dalam bidang Hak Asuh Anak