Adat dan Kekuasaan (Studi terhadap Relasi Masyarakat Adat dan Pemerintah di Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa)

Penelitian ini mengkaji tentang relasi masyarakat adat dan pemerintah melalui jalur kemitraan dengan maksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan tujuan untuk pengoptimalan kegiatan masyarakat dalam hal peningkatkan pelayanan, pengelolaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Bulutana yang merupakan salah satu kelurahan yang memiliki kekuasaan adat didalamnya yang berada di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Kemudian, Penelitian ini pada dasarnya terfokus pada relasi kekuasaan adat dan kekuasaan pemerintah yang dapat dilihat melalui 2 sub masalah yaitu: 1). bagaimana relasi masyarakat adat dan pemerintah di kelurahan Bulutana? Dan 2). Bagaimana usaha adat dan pemerintah dalam menjaga tradisi yang ada di kelurahan Bulutana? Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi, Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk menemukan makna dari hal-hal yang esensi atau mendasar dari suatu pengalaman. Pendekatan ini dilakukan melalui wawancara mendalam. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu: menggunakan 2 sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 3 cara yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif dan menggunakan langkah-langkah model Miles dan Huberman dengan menggunakan 3 tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (penarikan kesimpulan). Adapun hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa terdapat 3 bentuk relasi masyarakat adat dan pemerintah di kelurahan Bulutana yaitu: 1). Relasi bersifat kontestasi seperti dalam pesta demokrasi (pemilihan DPR, DPD, DPRD, Presiden dan PILKADA). 2). Relasi simbiosis mutualisme yaitu dalam hal pembangunan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat dan 3). Relasi Konflik yaitu dalam hal perbaikan infrastruktur adat (seperti rumah adat) karena adanya polemik dalam hal kepemilikan tanah adat yang bukannya menjadi hak milik negara melainkan hak milik pribadi. Kemudian, adanya usaha pemerintah dan masyarakat adat dalam mempertahankan tradisi yang ada melalui 3 cara, yaitu: 1). Melestarikan tradisi setempat. 2).Harmonisasi masyarakat yang terwujud melalui falsafah pemerintahan 5 jari, semboyan dan prinsip masyarakat Bulutana yang terlaksana sebagaimana mestinya. 3). Kebersihan lingkungan. Ditambah dengan fenomena yang peneliti dapatkan dilapangan yaitu Regenerasi Adat dalam Perkembangan Adat Bulutana. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1). Berbagai bentuk kegiatan politik dalam masyarakat perlu dikembangkan dan dijalankan dalam hal konkrit melalui kerjasama yang baik. 2). Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam prinsip dan semboyan masyarakat Bulutana sangat penting menjadi bahan perhatian dan upaya pengaplikasian dalam kehidupan sosial dan politik sehingga dapat bersaing dalam menghadapi dinamika politik yang akan datang. 3). Perlunya pengkajian secara khusus terkait polemik dalam pemberdayaan rumah adat karena bisa berdampak pada hilangnya situs budaya jika tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah dan hendaknya pemerintah bukan hanya berfokus pada pengembangan pembangunan pemerintahan melainkan juga pada pembangunan situs budaya adat yang terancam rusak