Penerapan Kode Etik Hakim dan Sistem Pengawasannya di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan kode etik hakim di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II? Pokok masalah tersebut selanjutnya dibreakdown kedalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan Agama Bantaeng?, 2) Bagaimana sistem pengawasan penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Pengadilan Agama Bantaeng? Penulisan skripsi ini dilakukan melalui pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang menjadikan peratutan perundang-undangan sebagai rujukan dan pendekatan empiris yaitu berdasarkan pengalaman, penemuan dan pengamatan yang dilakukan. Dengan demikian yuridis empiris adalah suatu pendekatan dengan cara pandang dari aspek hukum mengenai perilaku hakim yang terjadi di Pengadilan Agama Bantaeng dan menghubungkan dengan fakta yang sebenarnya, apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku menurut perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi kode etik dan pedoman perilaku hakim menjadi aturan main seorang hakim di Pengadilan Agama Bantaeng telah dijadikan sebagai pijakan dasar bagi hakim beretika dan bertingkah laku, Problematika yang dihadapi seorang hakim dalam menjalankan kode etik dan pedoman perilaku hakim itu berbeda-beda tergantung dengan individu hakimnya, sebagian dari hakim di Pengadilan Agama Bantaeng sadar akan pentingnya menjalankan kode etik profesi, sebagian dari hakim juga mengabaikan kode etik tersebut di karenakan kurangnya pengetahuan mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim, bahkan adapun dari hakim lain yang menyatakan bahwa kode etik profesi ini terlalu sulit untuk diterapkan. Sistem pengawasan kode etik dan pedoman perilaku hakim itu terbagi menjadi 2 yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Implikasi dari pemelitian ini adalah: 1) Diperlukan peningkatan profesionalisme hakim, khususnya Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II, agar menjadi hakim yang ideal sebagaimana yang diharapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 2) Diperlukan sosialisasi kembali kepada para hakim terhadap prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku profesi hukum, agar diterapkan sebagaimana mestinya. 3) Diperlukan pengawasan ekstra terhadap penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim, karena bila pelimpahan pengawasan hanya kepada ketua pengadilan saja, penulis khawatir akan adanya hubungan emosional dan rasa ketidakenakan dari para hakim membuat hasil pelaporannya kepada pihak pengawas di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, yang nantinya berdampak terhadap laporan yang tidak sesuai fakta. Maka dalam hal ini diperlukan sebuah lembaga khusus yang mengawasi secara langsung hakim dalam kesehariannya menjalankan aturan tersebut