Asas Maslahat Pencatatan Nikah dalam Mereformulasi Fikih Nikah (Analisis dengan Pendekatan Usul Fikih)

Permasalahan utama yang diangkat dalam disertasi ini adalah bagaimana asas maslahat pencatatan nikah dalam mereformulasi fikih nikah dengan analisis pencatatan nikah menggunakan pendekatan Usul Fikih. Ada tiga tujuan dalam penelitian yaitu: pertama, untuk mendeskripsikan hakikat pencatatan nikah, kedua, untuk menganalisis pencatatan nikah dengan pendekatan Usul Fikih, ketiga, untuk mengeksplorasi peranan maslahat pencatatan nikah dalam mereformulasi fikih nikah. Metode penelitian berdasar pada library research (kajian kepustakaan) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan multidisipliner yang meliputi pendekatan normatif yuridis, filosofis dan sosiologis. Dari hasil penelitian terlihat bahwa pencatatan nikah di Indonesia banyak mengandung maslahat dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat. Pencatatan nikah sebenarnya telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang penulis maksudkan dalam kajian ini sebagai fikih nikah, namun masih dualisme penafsiran sebagai suatu keharusan dan belum tegas memberikan sanksi bagi pelaku nikah tidak tercatat. Dengan menggunakan metode ijtihad Baya>ni> dalam memahami dalil dan metode ijtihad Ta’li>li> seperti Qiyas serta metode ijtihad Istis}la>h}i> seperti Sadd al-Z|ari’id fiqhiyyah yang berdasar pada maqa>s}id al-syari>’ah, disimpulkan bahwa pencatatan nikah adalah suatu keharusan karena mengantarkan pada kemaslahatan, sehingga pada akhirnya umat Islam dapat mengakuinya sebagai fikih nikah yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian sudah saatnya pencatatan nikah dijadikan rukun suatu pernikahan. Jadi dapat dikatakan bahwa pencatatan nikah adalah suatu kewajiban dan menyebabkan tidak sahnya suatu pernikahan apabila tidak tercatat. Hal inilah merupakan tawaran sebagai bagian reformulasi fikih nikah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat dan umat Islam di Indonesia agar mencatatkan pernikahannya untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dan tidak melaksanakan nikah sirri (nikah tidak tercatat) yang akan menimbulkan mudarat. Kepada semua pihak yang terkait, baik sruktural melalui jalur Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar mengeluarkan aturan tentang sanksi hukum bagi pelaku pernikahan yang tidak tercatat. Tujuannya untuk tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat. Di sisi lain, aturan KUH Pidana tentang perzinaan, juga diperketat sanksinya tanpa melihat apakah yang melakukannya telah menikah ataukah belum. Demikian pula jalur kultural melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi dengan mengoptimalkan sosialisasi bahaya zina dan sosialisasi tentang urgensi pencatatan nikah yang sudah ada dasarnya dalam metodologi hukum Islam (Usul Fikih) maupun dalam hukum positif agar tercapai kemaslahatan bersama