Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga)

Fokus disertasi ini adalah analisis epistemologis pembaruan hukum Islam di Indonesia mengenai kedudukan perempuan, terutama di bidang hukum keluarga. Pokok masalah yang dikembangkan pada disertasi ini adalah bagaimana telaah epistemologis pembaruan hukum Islam di Indonesia mengenai kedudukan perempuan? Kajian ini bertujuan untuk menelaah pentingnya pembaruan hukum Islam mengenai kedudukan perempuan dan menganalisis kecenderungan epistemologi pemikiran-pemikiran pembaruan hukum Islam yang berkembang selama ini, dalam rangka merumuskan formulasi epistemologi pembaruan hukum Islam di Indonesia mengenai kedudukan perempuan, serta meninjau implementasinya dalam produk-produk pemikiran hukum Islam di Indonesia kontemporer. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitik-eksploratif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, yuridis formal, filosofis, dan sosio historis (multidisipliner). Metode pengumpulan data dilakukan secara library research dan didukung pengamatan empiris di lapangan. Sedangkan metode pemecahan masalah ditempuh melalui analisis deduktif, induktif, komparatif maupun content analysis. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pentingnya pembaruan hukum Islam khususnya mengenai kedudukan perempuan didasari oleh adanya perkembangan kontemporer yang antara lain mendorong terbukanya akses bagi perempuan untuk menekuni aktivitas-aktivitas publik. Oleh karena itu, beberapa pemikiran dalam fikih global seperti domestikasi perempuan, poligami, nikah usia muda, ijba>r, nusyu>z dan lain-lain penting dirumuskan ulang untuk disesuaikan dengan kondisi kontemporer dan kultur keindonesiaan. Upaya tersebut idealnya dilaksanakan dalam kerangka epistemologis yang bersifat integratif-holistik dan paradigma Teo-Antroposentris. Sebagai implikasi dari penelitian ini adalah beberapa bagian aturan hukum keluarga dalam undang-undang perkawinan dan KHI mengenai kedudukan perempuan masih perlu dilakukan pengembangan-pengembangan, seperti masalah wali nikah, pola relasi suami-istri, reinterpretasi nusyu>z, syarat-syarat poligami, batas usia nikah, pencatatan pernikahan dan lain-lain