Implementasi UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap SKPD Kabupaten Bulukumba

Pelayanan publik merupakan tindakan nyata yang memberikan pengaruh pada tindakan sosial. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya terjadi pada saat yang bersamaan dan di tempat yang sama. Dalam hal ini, pelayanan merupakan usaha yang mempertinggi kepuasan pelanggan yakni masyarakat (publik). Penelitian dengan judul Implementasi UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap SKPD Kabupaten Bulukumba ini dikupas secara kualitatif dengan berusaha menguraikan secara deskriptif melalui wawancara dan observasi. Melaui penelitian ini, penulis mencoba memandang sejauhmana Impelementasi UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik tehadap SKPD kabupaten Bulukumba. Selanjutnya terekstraklah rumusan masalah berupa bagaimana Pelaksanaan Penyelenggara Pelayanan Publik di Bulukumba? dan Faktor-faktor Apa Yang Mempengaruhi Pelayanan publik di SKPD Bulukumba? Rumusan masalah pertama berorientasi pada pelaksanaan pelayanan yang profesional sesuai standar pelayanan dengan prinsip untuk mewirausahakan dan mengoptimalisasikan pelayanan publik menurut gagasan Osborne dan Gaebler. Sedangkan rumusan masalah kedua mengacu pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaa pelayanan Menurut pandangan Moenir. Penelitian ini signifikan dilakukan, dikarenakan pelayanan publik merupakan unsur terpenting dalam tatakelola pemerintahan. Salah satu tugas pokok dari aparatur pemerintah adalah memberi pelayanan pada masyarakat secara efektif dan efisien. Tanpa memandang status dan kelas sosial. Keluhan masyarakat dewasa ini terhadap pemerintah lebih terfokus pada pelayanan yang diberikan oleh aparatnya yang terkesan lamban dan mahal. Dengan pelayanan yang lamban dan mahal tersebut tidak hanya masyarakat yang dirugikan akan tetapi negara juga ikut dirugikan, kerugian ini berasal hilangnya pendapatan negara yang berasal dari iuran perizinan ataupun retribusi dikarenakan enggannya masyarakat untuk mengurus izin yang memakan waktun lama dan mahal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Publik belum seutuhnya terlaksana sesuai dengan aturan undang- undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan penyelenggara pelayanan di kabupaten bulukumba belum memiliki standar pelayanan yang baik, dan perlu perbaikan didalam menjalankan pinsip-prinsip pemerintahan yang optimal dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan harusnya menjadi perhatian penting seta tanggung jawab pemerintah kabupaten bulukumba terutama faktor sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan