Nilai Keadilan dalam Asas Kebenaran Formal Perkara Perdata Perspektif Filsafat Hukum Islam

Disertasi ini membahas masalah pokok: Bagaimana nilai keadilan dalam asas kebernaran formal perkara perdata perspektif filsafat hukum Islam? Penelitian ini bertujuan : (1) mengungkapkan fakta eksistensial kebenaran formal dan landasan yuridisnya dalam kajian filsafat hukum Islam; (2) memastikan bahwa penerapan kebenaran formal secara kaku melahirkan keadilan minimalis dengan mengedepankan kepastian hukum, bahkan cenderung menuai ketidakadilan; (3) perspektif filsafat hukum Islam, asas kebenaran formal tidak relevan dengan prinsip ijtihad dalam pengungkapan kebenaran melalui pembuktian karena filsafat hukum Islam menghendaki hakim besikap aktif-argumentatif dalam proses pembuktian dan penemuan hukum hingga memiliki keyakinan bahwa putusannya adalah benar dan adil secara substantif, atau mengandung maslahat. Masalah tersebut disorot dengan menggunakan pendekatan sosiologis, teologis dan filosofis dengan pengumpulan data pustaka dari berbagai referensi tertulis yang terkait serta menggunakan pengamatan dan pengalaman penulis sebagai hakim. Data dianalisis dengan metode induktif dan deduktif, selanjutnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dasar eksistensial asas kebenaran formal merupakan ekstrak ijtihad dari hadis yang menjelaskan keterbatasan hakim sebagai manusia biasa, tetapi menjalakan kebenaran substantif menjadi prioritas. (2) asas kebenaran formal tidak relevan dengan prinsip ijtihad dalam filsafat hukum Islam yang menghendaki hakim aktif argumentatif dalam mengungkap kebenaran melalui penemuan fakta dan penemuan hukum dalam upaya menemukan kebenaran substantif sebagai skala prioritas.(3) karena filsafat hukum Islam menghendaki perpaduan antara kebenaran qada>’i> (yuridis), kebenaran diya>ni> (relegius) dengan kebenaran empirik secara simultan disertai penerapan hukum yang berkeadilan. Hasil penelitian ini kiranya diterapkan dalam praktek penyelesaian sengketa perdata di pengadilan karena; pertama, kedudukan ajaran agama dalam Negara Kesatuan RI sangat penting dan naluri manusia pada umumnya cenderung kepada kebenaran sehingga secara sosiologis dan filosofis, putusan perdata yang berbasis kebenaran substansial dapat diterima; kedua, hakim dapat melakukan penemuan hukum, bahkan konstruksi hukum yang mencakup hukum acara, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etik, di saat ada kekosongan hukum; ketiga, revisi hukum acara perdata di Indonesia dinilai mendesak, sehingga terbuka peluang memasukkan nilai-nilai syari‘ah ke dalam sistem hukum acara perdata Nasional, karena sampai saat ini masih menggunakan hukum acara perdata warisan kolonial Belanda