Keuangan Negara Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia (Studi Komparasi Kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah karya al-Mawardi dan Kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah karya Abu Ya’la).

Penelitian ini dilakukan untuk: 1) mengetahui keuangan negara dari perspektif hukum Islam, 2) mengetahui persamaan dan perbedaan antara konsep keuangan negara menurut al-Mawardi di dalam kitabnya, yaitu al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah, dan Abu Ya’la di dalam kitabnya, yaitu al-Ahkam al-Sultaniyyah, khususnya pada bidang pendapatan negara, pengeluaran negara dan pengawasan terhadap keuangan negara, 3) mengetahui peluang dan tantangan penerapan keuangan negara perspektif hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yuridis, filosofis dan sosiologis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), data dikumpulkan dengan melakukan eksplorasi terhadap dua kitab al-Ahkam al-Sultaniyyah, karya al-Mawardi dan Abu Ya’la, kemudian mengutip, menyadur, dan menganalisis dengan menggunakan analisis perbandingan (compare analysis) antara pandangan-pandangan kedua ulama ini, dan juga melakukan analisis isi (content analysis) terhadap literatur yang representatif dan memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan negara menurut perspektif hukum Islam, mencakup sumber-sumber pendapatan negara terbatas hanya dari jenis dan metode pengumpulan yang diizinkan oleh hukum Islam, demikian pula dengan pengeluaran negara disalurkan sesuai dengan tuntunan hukum Islam demi kemaslahatan masyarakat banyak, sedangkan pengawasan terhadap keuangan negara bersifat partisipatif, dari seluruh warga negara, selain yang dilakukan oleh lembaga hisbah secara khusus. Pandangan al-Mawardi dan Abu Ya’la memiliki kesamaan dalam bidang keuangan negara secara makro, sedangkan permasalahan-permasalahan di dalamnya secara mikro, terdapat perbedaan pandangan di antara keduanya. Peluang penerapan konsep keuangan negara perspektif hukum Islam di Indonesia terbuka secara luas, meskipun tantangan terhadap hal ini juga tidak ringan. Penelitian ini mengandung implikasi berupa: 1) maksimalisasi sumber-sumber pendapatan negara yang diizinkan oleh hukum Islam, dan mengurangi ketergantungan kepada jenis pajak yang tidak memiliki dasar dari tuntunan agama Islam, atau kepada hutang luar negeri, khususnya yang mengandung riba, 2) pembentukan direktorat jenderal zakat, wakaf dan hibah secara khusus di bawah kementerian keuangan, 3) membuka saluran informasi tentang keuangan negara kepada segenap warga negara secara lebih transparan, agar dapat berpartisipasi dalam hal pengawasan