Prinsip Penyelenggaraan Peradilan dalam Risalah al-Qada dan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Agama

Disertasi ini membahas Prinsip Penyelenggaraan Peradilan dalam Risalah al-Qada dan Penerapannya dalam Sistem Peradilan Agama. Mengangkat tiga permasalahan, yaitu: Bagaimana prinsip penegakan peradilan yang termuat dalam Risālah al-qada? Bagaimana tinjauan Risālah al-qada terhadap asas kebenaran formil, hakim bersifat pasif, dan putusan tidak mesti disertai keyakinan hakim? dan Bagaimana kemungkinan aplikasi prinsip tersebut dalam penyelesaian perkara di Peradilan Agama? Penelitian ini diharapkan dapat: (1) Melahirkan rumusan prinsip penyelenggaraan peradilan yang termuat dalam Risālah al-qada sebagai salah satu rujukan penting dalam penyelenggaraan peradilan Islam; (2) Melahirkan konklusi tentang tinjauan Risālah al-qada terhadap asas kebenaran formil, hakim bersifat pasif, dan putusan tidak mesti disertai keyakinan hakim, dan (3) Menetapkan dasar hukum kemungkinan penerapan prinsip Risālah al-qada dalam penyelesaian perkara di Peradilan Agama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para ahli, praktisi, dan akademisi bidang hukum untuk pengembangan hukum Islam, khususnya Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Masalah ini disorot dengan pendekatan teologis dan filosofis, dengan pengumpulan data kepustakaan dari berbagai referensi kitab-kitab fikih, hadis serta buku-buku yang membahas hukum acara perdata Peradilan Agama. Data dianalisis dengan metode deduktif, selanjutnya hasil analisis dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Risalah al-qada memuat 11 prinsip penyelenggaraan peradilan, baik yang berkaitan penguasa/pemerintah, hakim/qadi, maupun berhubungan dengan teknis dan strategi hakim menyelesaikan perkara. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1) Penegakan peradilan; 2) Mengetahui duduk perkara, memutus, dan melaksanakan putusan; 3) Mempersamakan para pihak; 4) Bukti bagi penggugat, sumpah yang mengingkarinya; 5) Kebolehan perdamaian; 6) Kesempatan layak dalam pembuktian; 7) Memperbaiki putusan yang salah; 8) Kesaksian bagi setiap muslim; 9) Melakukan kiyas kasus serupa, dan menetapkan yang lebih dekat kepada kebenaran; 10) Menghindari kacau pikiran, dan menyakiti orang berperkara; 11) Bersih niat dan ikhlas menegakkan kebenaran. Dengan merujuk kepada prinsip-prinsip tersebut, maka asas kebenaran formil, hakim bersifat pasif, dan putusan hakim tidak harus disertai keyakinan yang berlaku pada hukum acara Peradilan Agama dipandang tidak tepat. Risalah al-qada menetapkan sebaliknya. Prinsip Risalah al-qada ini dapat diterapkan pada Peradilan Agama dengan dua alasan, yaitu: Pertama, kedudukan ajaran agama dalam Negara Kesatuan RI yang sangat penting. Kedua, kehadiran peradilan agama adalah menegakkan hukum materil Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Karena itu pula, hal tersebut sangat signifikan untuk dipertimbangkan menjadi salah satu bahan baku utama dalam merumuskan hukum acara perdata Peradilan Agama. Dimaklumi, bahwa saat ini hukum acara Peradilan Agama masih mengadopsi hukum acara perdata Peradilan Umum. Hukum Acara Peradilan Agama perlu mendapat perhatian dari semua kalangan untuk melakukan upaya perumusan hukum acara tersendiri yang diperuntukkan tegaknya hukum materil Islam bagi umat Islam di Indonesia