KRONOLOGIS TERJADINYA SERTIFIKAT GANDA DIATAS TANAH BEKAS HAK ADAT DI KABUPATEN GIANYAR DITINJAU DARI ASPEK LEGAL ATAU HUKUM ( Studi Kasus : Overlaping Bidang Tanah Di Desa Medahan dan Puhu Payangan)

Sertifikat adalah tanda bukti hak atas tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Sedangkan sertifikat ganda dalam hal ini berarti didalam suatu bidang tanah diuraikan dengan dua sertifikat atau lebih dengan data yang berbeda (Chomzah,A.A.,2002). Sertifikat ganda menimbulkan ketidakpastian hukum, di samping itu sertipikat ganda juga bisa dikatakan sebagai produk hukum yang cacat, cacat di sini bisa karena kesalahan prosedur penerbitannya, kesalahan hukumnya, kesalahan mengenai keabsahannya atau kesalahan mengenai kebijakannya. Sertifikat ganda menimbulkan ketidakpastian hukum sebab apabila sertipikat itu digunakan akan menjadi tidak jelas hak dan kewajiban bagi pemegangnya. Sehingga hal tersebut bisa merugikan berbagai pihak. Sertifikat ganda sering juga disebut sebagai sertifikat bermasalah. Dalam kategori ini kita mengenal apa yang disebut dengan sertipikat bermasalah yang dikarenakan suatu kesengajaan (pemalsuan, dan penyalahgunaan sertifikat sah), dan sertifikat bermasalah dari sudut administrasi. (kata kunci : Sertipikat ganda, Tanah Bekas Hak Adat, Overlaping bidang tanah