Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keefektifan Pelayanan KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 8 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan terdiri dari empat cara yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keefektifan Pelayanan KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare, berada dalam kategori cukup efektif. Hal ini ditunjukkan melalui fokus penelitian yaitu: 1) prosedur pelayanan berada dalam kategori efektif 2) kedisiplinan pegawai berada ...
Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan perencanaan dan mengontrol penerbitan dokumen da...
Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Organisasi, Tuga...
Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin setiap hak-hak warga negara. Salah satunya ya...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keefektian Pelayanan KTP-el pada Kantor Dinas Kependudukan...
E-KTP juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No...
Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilen...
Kantor Kecamatan Banama Tingang merupakan bentuk dari lembaga pelayanan publik yang membantu melayan...
Administrasi Kependudukan menjadi semakin penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kantor Kecamatan ...
ABSTRAK Nama : Eusebius Leltakaeb, NPM : 21170125, Judul Skripsi : Kinerja Pegawai Terhadap Peningka...
Kantor Kecamatan Banama Tingang merupakan bentuk dari lembaga pelayanan publik yang membantu melayan...
KTP-el adalah tanda bukti identitas diri resmi sebagai bukti kependudukan. KTP-el diterbitkan oleh d...
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dalam upaya peningkatan efektivitas pelayanan...
Suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta be...
Kebijakan merupakan produk dari sistem politik untuk membantu mengatasi permasalahan masyarakat dala...
Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan perencanaan dan mengontrol penerbitan dokumen da...
Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Organisasi, Tuga...
Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin setiap hak-hak warga negara. Salah satunya ya...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keefektian Pelayanan KTP-el pada Kantor Dinas Kependudukan...
E-KTP juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No...
Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilen...
Kantor Kecamatan Banama Tingang merupakan bentuk dari lembaga pelayanan publik yang membantu melayan...
Administrasi Kependudukan menjadi semakin penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kantor Kecamatan ...
ABSTRAK Nama : Eusebius Leltakaeb, NPM : 21170125, Judul Skripsi : Kinerja Pegawai Terhadap Peningka...
Kantor Kecamatan Banama Tingang merupakan bentuk dari lembaga pelayanan publik yang membantu melayan...
KTP-el adalah tanda bukti identitas diri resmi sebagai bukti kependudukan. KTP-el diterbitkan oleh d...
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dalam upaya peningkatan efektivitas pelayanan...
Suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta be...
Kebijakan merupakan produk dari sistem politik untuk membantu mengatasi permasalahan masyarakat dala...
Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan perencanaan dan mengontrol penerbitan dokumen da...
Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Organisasi, Tuga...
Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin setiap hak-hak warga negara. Salah satunya ya...