PELAKSANAAN FUNGSI PARTAIPOLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 OLEH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) DI KOTA BATAM

Partai Politik merupakan pilar dalam sistem politik yang demokratis. Partai Politik memiliki fungsi yang sangat penting dalam negara demokrasi. Partai Politik tidak diatur secara khusus dalam salah satu pasal melainkan dalam beberapa pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Partai Politik memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik dan sebagai sarana pengatur konflik. Dalam pelaksanaan fungsi Partai Politiknya, dilakukan dengan merujuk dari Undang-Undang Partai Politik dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) masing-masing Partai Politik tersebut.Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Data-data yang diperoleh melalui data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Berdasarkan hasil penelitian,Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah melakukan beberapa program-program sosialisasi khususnya tentang penekanan ideologi, sikap-sikap politik, dan berbagai peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan baru partai yang disosialisasikan melalui berbagai cara, kegiatan dan agenda-agenda sosialisasi kepada internal partai maupun kepada masyarakat di Kota Batam melalui pelatihan kader, kampanye, dan penyuluhan.Fungsi rekrutmen politik ini menjadi fungsi ekslusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik karena fungsi ini tidak dapat dijalankan oleh organisasi masyarakat selain partai politik. Rekrutmen politik yang dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah rekrutmen calon anggota legislatif dan rekrutmen calon kepala daerah. Dalam pelaksanaan fungsi sosialisasi dan rekrutmen politik terdapat beberapa kendala baik dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari media massa.Saran yang dapat penulis sampaikan bahwa dengan adanya Undang-Undang tentang Partai Politik yang mengatur pelaksanaan fungsi sosialisasi dan fungsi rekrutmen politik diharpakan partai dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya politik