FAKTOR-FAKTOR YURIDIS YANG MENGHAMBAT IMPLEMENTASI PROYEK REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION PLUS (REDD+) DI INDONESIA

Pada CoP-11 di Montreal 2005, negara-negara dalam Coalition for Rainforest Nations (CfRN) mengusulkan perlunya mekanisme pengganti Protokol Kyoto untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Pada Tahun 2015, dilaksanakan Conference of Parties (CoP) 21 di Paris dan akhirnya disepakati perjanjian baru untuk penanganan perubahan iklim dan menggantikan Protokol Kyoto yaitu Paris Agreement, yang mengakomodir Program REDD+ yang mengusung equity and common but differentiated responsibilities. Indonesia telah berikrar untuk mengurangi emisinya dari penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan (LULUCF) sebesar 26% pada tahun 2020 melalui mekanisme REDD+, yang dalam implementasinya ditemukan bermacam kendala sehingga perlu ditelaah kelanjutan proyek ini di Indonesia. Penelitian hukum ini masuk ke dalam ranah kajian yuridis normatif, dimana pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis yang doktrinal. Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe Kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan secara rinci untuk mengungkap apa yang terdapat dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir induktif yaiitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum. Di dalam penelitian ini terungkap, kerangka hukum yang mengatur kegiatan kehutanan mencakup peraturan perundang undangan yang bersifat khusus dan sektoral (misalnya, peraturan perundang undangan yang mengatur kehutanan, pertanian, dan pertambangan) maupun peraturan perundang undangan yang lebih umum dan lintas sektor (misalnya, desentralisasi, keuangan, dan tata ruang) mengalami tumpeng tindih satu sama lain. Hambatan-hambatan yuridis maupun non yuridis ini telah menyebabkan adanya inkonsistensi, kontradiksi, ketidakpastian, dan ketidakefisienan, serta mendorong praktik korupsi karena banyaknya landasan hukum serta praktek yang menyimpang., sehingga dorongan dan dukungan dari segala stakeholders sangat dibutuhkan dalam rangka penurunan emisi melalui REDD+