TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN CYBER-TRAFFICKING SEBAGAI SALAH SATU BENTUK CYBERCRIMEDAN PERLINDUNGANNYA DI INDONESIA

Perdagangan Orang merupakan suatu masalah yang telah ada sejak dulu yang sudah menjadi sebuah permasalahan yang tiada hentinya, ditambah perkembangan teknologi yang apabila disalahgunakan dapat menjadi suatu sarana baru bagi para pelaku perdagangan orang untuk melakukan tindak kejahatannya. Penggunaan teknologi dalam hal ini internet sebagai suatu sarana perdagangan orang ini membentuk istilah yang disebut cyber-trafficking. Internet tak hanya digunakan sebagai suatu sarana untuk rekrutmen korban dan mengiklankan korban perdagangan orang tetapi juga sebagai suatu media baru untuk mengeksploitasi korban perdagangan orang. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengajukan dua pokok permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan terhadap cyber-trafficking secara internasional dan bagaimana bentuk perlindungannya di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode penelitian ini didukung dengan data-data penelitian yaitu dengan menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui penelitian (Library Research). Metode analisis data pada penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan suatu simpulan bahwa secara internasional telah dibuat beberapa instrumen hukum mengenai kejahatan siber yang beberapa diantaranya memuat cyber-trafficking seperti Convention onCybercrime dan The Convention on Action against Trafficking in Human Beings.Bentuk perlindungan di Indonesia terhadap cyber-traffickingialah melalui Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di bidang infrastruktur, juga dibentuk ID-SIRTII/CC yang mengawasi lalu lintas internet