ANALISIS YURIDIS TENTANG KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING PENCURI IKAN DI PERAIRAN INDONESIA

Kementrian Kelautan dan Perikanan memberlakukan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan yang tertangkap melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Fakta bahwa Indonesia hanya menempati urutan ketiga pengekspor ikan di ASEAN padahal memiliki luas laut paling besar di kawasan menjadi latar belakang pemerintah mengambil langkah terobosan ini, ditambah jumlah rumah tangga nelayan dan jumlah eksportir pengolahan ikan nasional yang terus berkurang dikarenakan banyak kapal yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kesesuaian antara hukum nasional Indonesia dengan Hukum internasional yang diatur dalam UNCLOS 1982 dan implikasi kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan terhadap ekosistem laut. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari data sekunder.Dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan yang dilakukan pemerintah Indonesia bukan merupakan tindakan yang menyalahi aturan UNCLOS 1982 karena penenggelaman kapal sendiri tidak diatur secara tegas dalam konvensi tersebut, selain itu merupakan hak dan kewajiban negara pantai (Indonesia) untuk menjaga kedaulatan di wilayahnya. Kelemahan dalam hukum nasional Indonesia sendiri berupa ketidakkonsistenan peraturan, baik secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan hukum tidak pasti. Kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan ini dianggap kurang memperhatikan aturan dalam UNCLOS 1982 mengenai Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Laut karena memberikan implikasi buruk bagi ekosistem laut berupa rusaknya keseimbangan ekosistem laut berupa tercemarnya laut dan rusaknya terumbu karang