KLAIM JEPANG TERHADAP STATUS PULAU OKINOTORISHIMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNATIONAL

Penulisan hukum ini membahas secara khusus mengenai status hukum dari Pulau Okintorishima berdasarkan pasal 121 UNCLOS 1982. Pasal 121 UNCLOS 1982 terdiri dari tiga ayat, dimana ayat kesatu dan ayat kedua dalam pasal tersebut sangat jelas akan tetapi ayat ketiga dari pasal ini sangat tidak jelas dan mengundang banyak argumen dari beberapa ahli hukum internasional. Berdasarkan pasal 121 (1) UNCLOS 1982 semua pulau dapat memiliki zona maritim akan tetapi dijelaskan dalam ayat 3 bahwa batu karang (rocks) yang tidak dapat mendukung habitasi manusia dan tidak dapat mendukung kehidupan ekonominya sendiri tidak dapat memiliki zona maritim, oleh karena itu perlu dianalisis keabsahan status Okinotorishima sebagai sebuah pulau dan penyelesaian masalah sengketa terhadap status pulau. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari data sekunder. Dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif. Karena kedua persyaratan tersebut maka Okinotorishima tidak dapat dikatakan sebagai sebuah pulau yang dapat memiliki zona maritim. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah status Pulau Okinotorishima. Berdasarkan UNCLOS 1982 dan piagam PBB dapat digunakan negosiasi, mediasi, adjudikasi, konsoliasi dan arbitrasi. Penulis berpendapat bahwa cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan menggunakan negosiasi dan bila negosiasi antar kedua negara tidak membuahkan hasil maka sebaiknya kasus ini dibawa ke ITLOS karena inti dari permasalahan ini adalah intepretasi dari UNCLOS 1982