TINDAKAN INTERSEPSI SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KEDAULATAN DI RUANG UDARA MELALUI BLACK FLIGHT DI INDONESIA

Negara memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udaranya. Negara yang berdaulat berhak melakukan tindakan pengamanan, pertahanan negara serta keselamatan penerbangan atas ruang udaranya. Pelanggaran wilayah udara adalah suatu keadaan di mana pesawat terbang sipil atau militer nagara lain memasuki wilayah udara suatu negara tanpa regulasi izin yang lengkap dari negara yang dimasukinya (black flight). Intersepsi terhadap pesawat udara merupakan salah satu tindakan upaya penegakan hukum dalam menegakkan kedaulatan atas wilayah ruang udara suatu negara. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif-empiris dimana mengkaji pelaksanaaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa intersepsi (interception) pesawat udara sipil dalam hukum internasional diatur dalam Annex 2 Appendix 2 Konvensi Chicago 1944 yang berisi prosedur Intersepsi. Pengaturan Intersepsi di Indonesia diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Tindakan Intersepsi secara khusus telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (Civil Aviation Regulation part 170) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Rules). Efektivitas tindakan intersepsi terhadap black flight di Indonesia dalam praktek penyelenggaraan operasi penyergapan dan force down oleh TNI Angkatan Udara dilakukan dengan tidak sewenang-wenang terhadap pesawat asing tetapi dengan memperhatikan tindakan kehati-hatian dengan menggunakan kekerasan sebagai upaya terakhir