IMPLEMENTASI KEBIJAKANTENTANG PAJAK REKLAME DI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

BadanPengelolaanPendapatan Daerah Kota Bandung, merupakanOrganisasiPerangkat Daerah yang memilikitugasdanfungsinyamengelolapendapatandaerah Kota Bandung baikituberupapajakatauretribusidaerah. Pajakmerupakansalahsatupendapatan yang dimilikioleh Kota Bandung. Salah satunyapajakreklame, karenapajakreklamesangatberpotensidanberpengaruhkepadaPendapatanAsli Daerah (PAD) Kota Bandung. Namunterdapatkendaladalampenyerapanpajakreklameini, yaitutidaktercapainya target dantidakterserapsepenuhnyabahkanmengalamipenurunan. TujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahuibagaimanaImplementasiKebijakanPajakReklame di BadanPengelolaanPendapatan Daerah. Penulismenggunakanteoriimplementasikebijakan public dari George Edwards II denganistilah Direct and Indirect Impact on Implementation yang mengemukakanempat model yang mempengaruhiyaitu, sumberdaya, komunikasi, disposisidanstrukturbirokrasi. Metodepenelitian yang digunakanadalahmetodedekripsidenganpendekatankualitatif. Data danfakta yang didapatkandikajisesuaidenganteori yang digunakansehinggadapatdigunakanuntukmengetahuiBagaimanaImplementasiKebijakanPajakReklame di BadanPengelolaanPendapatan Daerah Kota Bandung. Berdasarkanhasilpenelitian, penulismenemukanbeberapafaktadandapatdisimpulkanbahwadalamImplementasiKebijakanPajakReklame di lingkup Internal BadanPengelolaanPendapatan Kota Bandung sudahdilakukandenganbaik. Namun, penyampaianinformasitentangKebijakanReklamekepadamasyarakatmasihkurang. Masihadamasyarakat yang tidakmengetahuitentangpajakreklameini. Lalu, alurbirokrasi yang rumitdanmembutuhkanwaktu yang lama dapatmenghambatpelayanandalampenyelenggaranreklamedaninidapatmengakibatkanmasyarakatengganmelakukannyadanmengakibatkanbanyaknyareklame illegal. Pengawasan yang kurangdilakukanBadanPengelolaanPendapatan Daerah Kota Bandung terkaitreklame yang menunggakpajakbahkantidakmembayarbayarpajak yang banyakdijumpaidiruang Kota Bandung. Kata Kunci: BadanPengelolaanPendapatan Daerah Kota Bandung, ImplementasiKebijakan, PajakReklam