FIQIH PERLINDUNGAN ANAK JALANAN (UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM)

Anak jalanan merupakan anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan baik itu masih memiliki keluarga maupun tidak. Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalan memang bukan suatu pilihan yang diharapkan dan menyenangkan, karena mereka berada di dalam kondisi yang kurang bermasa depan jelas dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak mulai dari keluarga, masyarakat maupun Negara. Anak jalanan harus dilindungi dari tindakan diskriminasi maupun eksploitasi. Perlindungan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dijelaskan dalam hukum Islam. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan kurang begitu besar dan solutif sehingga mereka kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak yang harus dilindungi dan dididik dengan baik. Berkaitan dengan hal diatas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang Tuntunan Melindungi Anak Jalanan (UU No 35 Tahun 2014 dan Hukun Islam). Penyusunan yang digunakan penyusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dalam ruang lingkup pendekatan yuridis dan normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, nash juga kaidahkaidah fiqh yang ada sebagai dasar untuk menjelaskan bagaimana tinjauan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 dan hukum Islam terhadap tuntunan melindungi anak jalanan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuntunan melindungi anak jalanan di Indonesia dengan memenuhi hak-hak mereka yaitu hak hidup, hak pendidikan, hak kesehatan, hak beragama, hak sosial dan hak untuk mendapakan bantuan dan perlindungan hukum. Begitu juga menurut hukum Islam,perlindungan anak diatur di dalamnya, sejak anak masih berada dalam kandungan sampai anak itu dilahirkan. Dari kedua sistem hukum tersebut, terdapat perbedaan dan persamaan: perbedaannya mencakup hak perlindungan anak, dimana menurut hukum Islam anak mendapatkan hak perlindungan sejak ia masih dalam kandungan sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 anak baru mendapatkan hak perlindungan ketika sudah lahir. Selain itu ada aspek pendidikan, dimana dalam Islam pendidikan merupaka suatu kewajiban bagi orang tua sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014, anak mendapatkan hak pendidikan dasar selama 9 (Sembilan) tahun. Perbedaan ketiga dalam aspek hak asuh anak, dalam Islam hak asuh anak harus diberikan kepada keluarga dahulu sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014, jika orang tua lalai maka hak asuh dicabut dan lembaga masyarakat, keluarga, atau pejabat yang berwenang berhak mengajukan permohonan ke pengadilan. aspek lainnya yaitu lembaga yang khusus menangani perlindungan anak, dalam Islam tidak terdapat lembaga yang khusus untuk masalah perlindungan anak, sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 terdapat KPAI (Komisi Perlindungan Anak Islam) yang khusus menangani perlindungan anak. Persamaan dari kedua sistem hukum tersebut adalah tujuan tercapainya keadilan sosial dan mengedepankan bagaimana masa depan anak tersebut