ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH MELALUI JALUR MEDIASI PERKARA NOMOR 1227/PDT.G/2017/PA.SMN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Perkembangan pelembagaan dalam prinsip ekonomi syariah tentunya menjadi salah satu upaya dalam pembayaran ataupun pembiayaan dengan metode ekonomi yang berbasis Islam. Secara keseluruhan dalam prinsip ekonomi syariah sendiri masih banyak masalah dan kasus ataupun sengketa yang harus diselesaikan melalui lembaga hukum atau dibawa ke ranah pengadilan meskipun masalah tersebut sebenarnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini, lembaga peradilan juga mempunyai masalah tersendiri yaitu dalam penanganan kasus dan penerapan suatu aturan hukum yang diberlakukan di dalamnya. Penyelesaian perkara sengketa yang terjadi dalam ekonomi syariah melalui kekeluargaan ada baiknya dikukuhkan atau dibuatkan suatu akta, begitu juga dalam persidangan ataupun lembaga hukum yang mana terdapat suatu putusan dari mejelis hakim yang menangani perkara tersebut. Pada intinya dalam suatu putusan hakim haruslah sesuai yaitu menguntungkan kedua belah pihak dengan mengacu kepada asas-asas yang ada dalam cita hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber dari beberapa aturan hukum positif, hukum Islam, buku-buku, kitab, al-Qur‟an dan sumber lain yang menunjang penelitian ini, termasuk artikel, jurnal, dan berita-berita di media online lainnya. Penelitian ini juga termasuk penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan masalah yang dikaji melalui data-data yang sudah terkumpul dan kemudian dianalisis menggunakan teori yang sesuai dari permasalahan tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa pada putusan hakim tentang kasus perkara ekonomi syariah dengan nomor 1227/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman masih terdapat beberapa hal yang menurut peneliti belum sesuai dalam penjatuhan putusan tersebut, terutama nama hakim atau lembaga hukum yang mendamaikan dalam kasus tersebut belum tercantumkan, yang mana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (2) tentang prosedur Mediasi di Peradilan dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 dalam lampiran 1-15 tentang Model Akta Perdamaian. Selain itu, biaya ganti kerugian yang harus dikembalikan pihak tergugat kepada penggugat masih terlalu besar, meskipun sudah mendapat potongan dari hasil keuntungan yang didapat oleh pihak penggugat. Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Putusan Hakim, Penyelesaian Sengketa Ekonom