PRIVATISASI PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Pengelolaan tambang minyak dan gas bumi di Indonesia menyisakan beberapa persoalan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Begitu pula dengan ketentuan hukum Islam bahwa kekayaan alam termasuk tambang minyak dan gas bumi adalah milik rakyat dan harus dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat. Sementara dalam praktiknya terjadi privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi yang berimbas negatif terhadap kesejahteraan rakyat. Secara implisit privatisasi ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini bermaksud untuk membandingkan pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 terhadap privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana hukum privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi menurut pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001? serta apa persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dalam aspek kepemilikan minyak dan gas bumi dan hak pengelolaan minyak dan gas bumi? Metode yang digunakan adalah library research yang bersifat deskriptifkomparatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deduktif dan komparatif. Analisis deduktif dimulai dari menganalisis dengan menampilkan teks-teks hukum yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode analisis komparatif adalah cara menganalisis dengan membandingkan dua pendapat untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Metode ini digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dalam aspek kepemilikan minyak dan gas bumi dan hak pengelolaan minyak dan gas bumi. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menetapkan bahwa minyak dan gas bumi merupakan milik rakyat atau bangsa Indonesia. Perbedaan antara kedua hukum adalah bahwa dalam hukum Islam, tambang yang termasuk milik umum adalah tambang yang memiliki stok banyak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menetapkan bahwa tambang yang dimaksud adalah mencakup seluruh tambang minyak dan gas bumi yang berada di wilayah negara Indonesia. Kemudian hukum Islam melarang privatisasi pengelolaan minyak dan gas bumi. Hanya negara sebagai wakil rakyat yang berhak mengelola tambang tersebut melalui perusahaan milik negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 berpandangan berbeda yang justru membolehkan perusahaan swasta mengelola tambang minyak dan gas bumi