MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pemilihan kepala daerah atau pemilukada merupakan ajang lima tahunan untuk memilih pemimpin di daerah, dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Dalam pemilihan kepala daerah yang sekarang dilakukan apakah sudah memenuhi kriteria dari Undang- Undang Dasar negara Repubilk Indonesia tahun 1945 karena untuk beberapa daerah di Indonesia pemilihan kepala daerah tidak mengunakan pilkada langsung contohnya adalah sistem onken di papua dan sistem pemilihan kepala daerah di daerah istimewa yogjakarta yang kepala daerahnya adalah ameng kebuono, padahal Indonesia adalah Negara demokratis yang merdeka dengan perjuangan seluruh asuku bangsa, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan apabila ada hanya sebagian daerah saja yang memilik hak istimewa dalam pemilihan kepala daerah. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang demokratis sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan apakah pemilihan kepala daerah di Indonesia pada saat sekarang ini sudah dapat dikatakan sebagai pemilihan kepala daerah yang demoratis, Sumber hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Prosedur yang digunakan berupa studi dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan-catatan untuk memuat kutipan. Penelusuran literature hukum dan informasi lainnya dilakukan dengan penelusuran buku-buku dan internet. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengolah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian diinventarisir menyesuaikan substansi guna mempermudah analisis bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis ini mengkaji isi kaidah hukum yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah di Indonesia. Serta kesesuaian peroses pemilihan kepala daerah dengan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Kesimpulan dari penelitian ini adalah urgensi dari penerapan pemilihan kepala daerah langsung dari rakyat yang sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pada Pasal 18 ayat 4 pemilihan kepala daerah yang “demokratis”. saran pemilihan kepala daerah di Indonesia untuk kedepannya harus memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menciptakan proses pemilihan kepala daerah yang demokratis sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945