PENGAWASAN PERIZINAN TENAGA KERJA ASING DI WILAYAH KABUPATEN LEBONG

Pengawasaan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindungan tenaga kerja, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh. Artinya suatu pengawasan merupakan satu kesatuan dari perencaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemerintah Daerah dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Lebong dan untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja Asing yang berkerja di Kabupaten Lebong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum empiris, dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Kemudian data dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara berpikir deduktifinduktif. dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa (1) Bahwa Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Lebong dilakukan oleh Tim Pora. Namun tidak berjalan optimal, hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu yang pertama kurangnya peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing, yang kedua tidak adanya keterbukaan antara perusahaan asing dengan Dinas Ketenagakerjaan mengenai data Tenaga Kerja Asing yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya Kabupaten Lebong, yang ketiga kurangnya pengawasan dari Tim Pengawasan Orang asing (Tim Pora) di Kabupaten Lebong dalam melakukan pengecekan terhadap yang ada di Kabupaten Lebong. (2) Penegakan hukum mengenai Tenaga Kerja Asing yang ilegal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur tentang sanksi terhadap TKA ilegal tetapi lebih kepada deportasi yang dilakukan oleh bagian imigrasi sekali lagi TKA ilegal dalam undang-undang ketenagakerjaan merupakan sanksi utama dan bukti nyata pelangaran yang dilakukan perusahaan pemberi pekerjaan yang memperkerjakan TKA tidak sesuai ketentuan sehingga pada tahap penindakan pidana oleh ppns ketenagakerjaan apabila TKA di pulangkan sebelum proses berita acara penindakan dilakukan maka akan menyulitkan dalam pencarian bukti dan sanksi dalam hal ini,undangundang ketenagakerjaan tidak mengatur sanksi terhadap TKA ilegal tapi kepada perusahaan pemberi pekerjaan