CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu)

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri sehingga mengakibatkan istri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu dan mendeskripsikan dasar hukum bagi hakim dalam memberikan pertimbangan serta mengabulkan gugatan cerai yang dilakukan oleh istri kepada suami akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dimana di dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada penjelasan informan. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer yaitu data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sedangkan teknik pengumpulan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan. Dalam menganalisis data digunakan cara induktif dan deduktif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masalah cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu masih sering terjadi ini dapat dilihat dari data yang ada seperti di tahun 2016 dengan jumlah 548, kemudian pada tahun 2017 sebanyak 610 dan terakhir pada bulan Agustus 2018 berjumlah 458. Faktor pertimbangan hakim dalam menangani perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu dapat dilihat dari pertimbangan terhadap kelengkapan berkas secara formal yang harus dipenuhi penggguat. Sebaiknya pemahaman kesadaran hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada masyarakat perlu ditingkatkan terutama berkaitan dengan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu dalam memberikan putusan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan dapat memaksimalkan upaya mediasi bagi pasangan suami dan isteri yang akan bercerai