PRANATA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI KENAGARIAN AUR KUNING, KECAMATAN PASAMAN, KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kekerabatan Minangkabau yang bermukim di Sumatera Barat dikenal dengan sistem kekerabatan Matrilineal, dimana garis keturunan berdasarkan garis ibu. Dalam pembagian harta pusaka yang disebut dengan pusako, untuk bagian eksternalnya dilakukan oleh Mamak Kepala Waris (MKW) dengan keluarga Ibu. Menurut kenyataan fungsi KAN dalam penyelesaiannya hak ulayat terkait dalam pasal- pasal Sako dan Pusako yang terkait. Hal tersebut cukup menarik untuk diteliti, dengan pokok permasalahan pada kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yang juga merupakan Pusako masyarakat minang. Tujuan penelitian adalah (1) Untuk menjelaskan dan menggambarkan faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau di Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. (2) Untuk menjelaskan dan menggambarkan proses Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaikan sengketa tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau di Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Penelitiaan ini dilakukan secara empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian bahwa : (1) Sengketa-sengketa tanah ulayat di Kenagariann Aur Kuning Kecamatan Pasaman Barat, kabupaten Pasaman Barat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Akibat penyalahgunaan pengelolaan yang tidak sesuai dengan kedudukannya, Konflik antara anak kemenakan dan ninik mamak, Pemberian kompensasi akibat pembangunan sarana dan prasarana, Adanya oknum pemerintah yang memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan sepihak, serta proses adminitrasi tanah ulayat yang bermasalah. (2) Proses Pranata Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaikan sengketa tanah ulayat: Pemanggilan pihak penggugat yang mengajukan gugatan; Setelah pemanggilan itu dirundingkan oleh ninik mamak pengadilan adat; ditanya masingmasing mamak kepala waris dalam sidang oleh anggota sidang untuk diketahui asal usul obyek sengketa, duduk masalah, keinginan pihak penggugat, dan sebagainya; diitanya mau diselesaikan oleh pengadilan adat atau tidak; begitu juga untuk pihak kedua (tergugat) sama bunyinya sebagaimana hal diatas; kalau mau diselesaikan oleh KAN, baru bukti-bukti diseleksi dan dikaji oleh KAN (ketentuan sidang: Tiga kali sidang untuk penggugat; Dipanggil pihak kedua sebagai tergugat, juga sama tiga kali sidang sebagaimana pengguga; Setelah itu dipertemukan lagi antara penggugat dan tergugat, terjadi daksaan dan jawaban-jawaban serta tangkisan yang diajukan selama persidangan berlangsung; Bukti-bukti yang diajukan baik tertulis berupa surat maupun berupa keterangan saksi yang dikemukakan dalam persidangan; Ninik mamak turun ke lapangan, ke tempat obyek perkara; Dihadiri oleh saksi-saksi sepadan yang berperkara serta Kepala Rukun Tetangga (RT) dan Lurah); Dipanggil lagi penggugat dan tergugat oleh KAN untuk diberi keputusan (vonis) berupa kesimpulan; Hukum bersumpah