ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/K/TUN/2013 TENTANG SERTIPIKAT GANDA

Sertipikat ganda adalah satu bidang tanah diuraikan dalam dua sertipikat atau lebih yang berlainan datanya. Sertipikat ganda membawa dampak ketidakpastian hukum, sehingga tidak jarang terjadi sengketa diantara para pihak bahkan sampai ke Pengadilan. Salah satu contoh yaitu kasus tumpang tindih yang diselesaikan melalui pengadilan adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 03/G/2012/PTUN-BKL jo No. 96/B/2012/PT.TUN.MDN jo No. 02/K/TUN/2013 yang terjadi di Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat ganda dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.Penelitian ini menggnakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan hukum terhadap para pemegang hak yaitu sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA, bahwa surat-surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kedua, Pemegang hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak mendapatkan perlindungan hukum setelah adanya keputusan pencabutan atas sertipikat tanah tersebut karena menganut sistem publikasi dalam pendaftaran tanah yaitu sistem publikasi negatif (tidak mutlak) yang mengandung unsur positif. Dan pertimbangan hakim telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam memutus sengketa tersebut