PENGATURAN KEDAULATAN PANGAN SETELAH INDONESIA MENGESAHKAN AGREEMENT ON AGRICULTURE DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION

Pengesahan Persetujuan tentang Produk Pertanian atau Agreement on Agriculture (AoA) dalam World Trade Organization (WTO) dengan prinsip liberalisasai perdagangan produk pertanian komoditas pangan memberikan dampak pada penerapan kedaulatan pangan di Indonesia seperti besarnya arus impor produk pertanian komoditas pangan serta digugatnya Indonesia ke lembaga sengketa WTO akibat kebijakan kedaulatan pangannya. Permasalahan yang diangkat yaitu: pengaturan AoA-WTO tentang kedaulatan pangan, pengaturan kedaulatan pangan sebelum dan setelah Indonesia mengesahkan AoA-WTO, serta pengaruh dari pengesahan AoA-WTO terhadap kedaulatan pangan di Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut diteliti dengan metode penelitian yuridis normatif. Aspek kedaulatan pangan belum diatur oleh AoA-WTO dikarenakan pada dasarnya kedaulatan pangan beretentangan dengan prinsip-prinsip AoA-WTO. Sebelum AoA-WTO disahkan, pemerintah telah mengatur kebijakan mengenai pangan dan setelah pengesahan AoA-WTO Indonesia mengatur aspek kedaulatan pangan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pengesahan AoA-WTO menyebabkan Indonesia gagal menerapkan kedaulatan pangan dikarenakan volume dan nilai impor produk pertanian komoditas pangan Indonesia lebih besar dari pada ekspor produk pertanian komoditas pangan dan penerapan kedaulatan pangan juga menyebabkan Indonesia digugat negara anggota WTO yang merasa dirugikan