PERJANJIAN PEMBIAYAAN PROGRAM KEMITRAAN ANTARA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA DENGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA BENGKULU

Sebagai perusahaan BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Selanjutanya Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai BUMN memberikan bentuk pinjaman untuk membiayai modal usaha kepada pelaku UMKM. Dalam pokok permasalahan ini adalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan program kemitraan antara PT Telekomunikasi Indonesia dengan pelaku UMKM kota Bengkulu dan Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perjanjian pembiayaan program kemitraan antara PT Telekomunikasi Indonesia dengan pelaku UMKM kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dalam hal ini penulis melihat hukum ditengah-tengah masyarakat dari kenyataanya. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pembiayaan program kemitraan antara PT Telekom area Bengkulu dengan pelaku UMKM kota Bengkulu dilaksanakan melalui perjanjian peminjaman modal. Tidak adanya pembinaan dari pihak pemberi pembiayaan. Pembiayaan modal yang dilakukan oleh PT Telkom hanya dalam bentuk peminjaman modal sehingga belum memberikan efek pembinaan kepada UMKM. Faktor penghambat pelaksanaan perjanjian antara PT Telkom dengan pelaku UMKM adalah rendahnya kesadaran untuk melaksanakan isi perjanjian, beratnya syarat laporan perkembangan usaha secara periodik yang harus dilaporkan pelaku UMKM, PT Telkom tidak merinci mengenai jasa administrasi dan jangka waktu telah tertuang dalam formulir yang mengakibatkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antar pihak