Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan salah satu badan publik yang menjalankan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan UU No 14 tahun 2014. Penulis membahas mengenai keterbukaan akses informasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti pelaksanaan keterbukaan informasi publik terkait keterbukaan akses informasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, metode ini bertujuan untuk membangun deskripsi secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta serta hubungan fenomena yang terjadi dilapangan. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 8...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesiapan BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam menerapkan PP N...
Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan ...
Kesalahan pada proses kenaikan pangkat yang dapat berakibat merugikan bagi PNS, maka data PNS harus...
Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan salah satu badan publik yang men...
Berdasarkan permasalahan mengenai penyelesaian sengketa informasi yang berakhir pada tahap mediasi, ...
Teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat, hal tesebut dapat dilihat inform...
Penulis dalam penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana Eksistensi Komisi Informasi dalam meny...
Kepercayaan publik merupakan unsur yang sangat penting dan mendasar untuk menjakankan administrasi p...
Permasalahan yang terjadi Di indonesia yang tetap terjadi di saat ini adalah terjadinya ketimpangan ...
Penelitian tesis ini berjudul: Analisis Kegiatan Penataan Administrasi Dan Ketatausahaan Di Biro Adm...
Skripsi ini berjudul “Implementasi Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pub...
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana tunjangan beban kerja pegawai Sekretariat D...
Keterbukaan informasi publik atau transparansi terhadap informasi publik menjadi suatu keharusan bag...
Penelitian ini dilatarbelakangi masalah masih banyaknya barang beredar yang tidak memenuhi standaris...
Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis secara menyeluruh tentang disfungsi peran perempuan dala...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesiapan BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam menerapkan PP N...
Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan ...
Kesalahan pada proses kenaikan pangkat yang dapat berakibat merugikan bagi PNS, maka data PNS harus...
Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan salah satu badan publik yang men...
Berdasarkan permasalahan mengenai penyelesaian sengketa informasi yang berakhir pada tahap mediasi, ...
Teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat, hal tesebut dapat dilihat inform...
Penulis dalam penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana Eksistensi Komisi Informasi dalam meny...
Kepercayaan publik merupakan unsur yang sangat penting dan mendasar untuk menjakankan administrasi p...
Permasalahan yang terjadi Di indonesia yang tetap terjadi di saat ini adalah terjadinya ketimpangan ...
Penelitian tesis ini berjudul: Analisis Kegiatan Penataan Administrasi Dan Ketatausahaan Di Biro Adm...
Skripsi ini berjudul “Implementasi Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pub...
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana tunjangan beban kerja pegawai Sekretariat D...
Keterbukaan informasi publik atau transparansi terhadap informasi publik menjadi suatu keharusan bag...
Penelitian ini dilatarbelakangi masalah masih banyaknya barang beredar yang tidak memenuhi standaris...
Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis secara menyeluruh tentang disfungsi peran perempuan dala...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesiapan BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam menerapkan PP N...
Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang keterbukaan ...
Kesalahan pada proses kenaikan pangkat yang dapat berakibat merugikan bagi PNS, maka data PNS harus...