PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN IZIN DAN SERTIFIKASI PRODUK MAKANAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana pemalsuan izin dan sertifikasi pada produk makanan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemalsuan izin dan sertifikasi pada produk makanan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu Jenis penelitian yang digunakan ini adalah normatif empiris, karena dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan metode yuridis empiris, tetapi juga menggunakan sumber data dari lapangan sebagai data informasi pendukung. Dalam hasil penelitian menyatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam kasus pemalsuan izin dan sertifikasi produk makanan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu sudah ditegakkan, hanya saja pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa masih dianggap terlalu ringan dan dirasa tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun bagi pelaku usaha yang berpotensi melakukan hal serupa di kemudian hari, mengenai perlindungan konsumen adanya upaya dari beberapa instansi yang berwenang menerima pengaduan konsumen, maka diharapkan dapat bekerjasama bersama masyarakat untuk memperjuangkan hak konsumen pada umumnya, dalam penegakan hukum yang dimasa yang akan datang seharusnya terdapat staraaf minimal khusus dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, agar Hakim dapat menjatuhkan pidana berat pada pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut