PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastianhukum bagi pemegang hak atas tanah. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut dibuat peraturan mengenai pendaftaran tanah, salah satunya adalah Pasal 32 ayat(2) PP Nomor 24 Tahun 1997. Namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dalam hal kepemilikan sebidang tanah yang berhubungan dengan pasal ini, yaitu terhadap sebidang tanah yang sudah dikuasai oleh subjek hukum selama bertahun - tahun dan telah dilengkapi dengan sertipikat. Terhadap tanah itu masih ada pihak luar yang menuntut hak atas tanah tersebut. Mengingat keberadaan pasal ini tidak sesuai dengan sistem publikasi negatif yang dianut oleh pendaftaran tanah di Indonesia, dimana sertipikat bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak melainkan sertipikat merupakan alat bukti yang kuat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan bahan sekunder berupa tulisan atau pendapat para pakar hukum terutama di bidang hukum pertanahan. Penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah masih terdapat perbedaan. Diterapkannya pasal ini masih tergantung dari pertimbangan hakim apakah akan membawa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Lembaga rechtsverwerking sudah diterapkan berkali - kali oleh Mahkamah Agung, namun dalam pelaksanaannya, ada hakim yang memutuskan untuk tidak menerapkan Pasal ini dalam proses penyelesaian sengketa tanah dengan mengabulkan gugatan penggugat yang sudah memenuhi unsur rechtsverwerking