KEDUDUKAN HUKUM TENAGA KERJA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DALAM SUATU KAJIAN HUKUM POSITIF

Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mempengaruhi kedudukan dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer sebab dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 istilah tenaga honorer dihapus. Adapun istilah baru bagi tenaga honorer yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mana memiliki hak yang lebih manusiawi daripada ketentuan sebelumnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara kedudukan tenaga honorer menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sedangkan perlindungan hukum untuk tenaga honorer terdapat perbedaan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam hal ini tenaga honorer mengalami sebuah ketidakpastian. Lalu bagaimanakah kedudukan hukum tenaga honorer yang sebenarnya, sedangkan keberadaannya masih banyak digunakan di lingkungan pemerintahan, dan bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada tenaga kerja honorer apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu digunakanlah metode pendekatan historis untuk menjawab permaslahan yang timbul