TINJAUAN HUKUM KESEHATAN TERHADAP MALPRAKTIK DOKTER

Fenomena malpraktik merupakan pelayanan kesehatan yang mengecewakan pasien karena kurang berhasil atau tidak berhasilnya dokter dalam mengupayakan kesembuhan bagi pasiennya dikarenakan kesalahan profesional seorang dokter yang mengakibatkan cacat hingga kematian pasien. Berbagai upaya perlindungan hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan terhadap tindakan dokter sebagai pemberi pelayanan kesehatan telah dilakukan pemerintah dengan melakukan pembuatan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran sebagai salah satu upaya pembangunan nasional yang mengarah kepada terwujudnya derajat kesehatan yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui malpraktik yang dilakukan dokter ditinjau dari sistem hukum kesehatan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan mengunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Malpraktik yang dilakukan dokter ditinjau dari sistem hukum kesehatan di Indonesia, malpraktik didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter. Dari literatur yang ada dapat dikatakan malpraktik terdiri dari malpraktik aspek perdata yaitu Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Aspek hukum pidana yaitu Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 KUHP, Pasal 190 – Pasal 200 Undang-Undang Kesehatan, serta Pasal 75 – Pasal 80 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Dari aspek hukum administrasi, melanggar Pasal 29-30 Undang-Undang Praktik Kedokteran, serta melanggar Pasal 36-37 Undang-Undang Praktik Kedokteran