PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUMAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tanggung jawab pengembang perumahan yang belum memberikan informasi secara seimbang terhadap kepentingan konsumen, disamping itu untuk mengetahui tanggung jawab pengembang perumahan dalam melaksanakan hak-hak konsumen, sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Adanya upaya perlindungan hukum yang selama ini diberikan pada konsumen dalam hal konsumen mengalami kerugian di wilayah DIY. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Perolehan Perolehan dari kedua data tersebut untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif dengan memperhatikan fakta yang terjadi dalam praktek dan selanjutnya digabungkan dengan data kepustakaan sehingga dapat diperoleh diskripsi tentang tanggung jawab pengembang perumahan dalam melaksanakan hak-hak konsumen sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 serta uoaya perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen yang berkaitan dengan hal tersebut. Hasil dari analisi data, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pengembang yang selama ini diberikan kepada konsumen perumahan adalah memberikan ganti rugi yang berupa penambahan fasilitas-fasilitas atas prasarana-prasarana umum dan pengembalian sejumlah uang yang telah disetorkan kepada pengembang perumahan. Berkaitan dengan tanggung jawab pengembang dan upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen perumahan, sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, maka dapat dilihat adanya gugatan kepentingan kelompok terhadap sengketa konsumen yang melibatkan konsumen dalam jumlah yang banyak/massal, padahal ini persoalan menyangkut hal yang sama, konsumen dapat mengajukan gugatan kepentingan kelompok (class action) kepada pengembang. Gugatan tersebut cukup diwakili beberapa konsumen dan apabila gugatan dimenangkan dan telah mempunyai kekuatan yang tetap, konsumen lain yang tidak ikut menggugat, dapat langsung menuntut ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan tersebut. Pengembang bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara dengan nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pengembang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan dan atau sebagai akibat kesalahan konsumen dan pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pengembang