PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT BANK PADA PT. BANK DANAMON TBK.

Pasal 6 dan pasal 13 UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Juncto UU Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tentang Perbankan; jasa utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit, dimana untuk melindungi usahanya ini pihak bank selalu menggunakan format, bentuk dan isi perjanjian yang sudah dibakukan dalam bentuk formulir. Dengan melihat posisi antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur seperti tersebut di atas, maka kedudukan para pihak tidak seimbang. Hal ini sangat berpeluang akan timbulnya penyalahgunaan keadaan dari pihak yang kedudukannya kuat terhadap pihak yang kedudukannya lemah. Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk menganalisis mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek juridis pengaruh pasa 18 ayat (1) dan (2) UUPK terhadap perjanjian kredit bank pada PT. Bank Danamon Tbk., juga mengetahui upaya dari pilihan bank untuk menyesuaikan bentuk perjanjian kredit banknya yang mengandung sanksi batal demi hukum dan sanksi pidana. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan koesioner. Responden dalam penelitiannya ini adalah legal Officer Bank Danamon cabang Yogyakarta dan Nasabah yang menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah bank tersebut. Analisa data menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu menganalisa data dengan menguraikan dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lain untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasal 18 ayat 1-2 UUPK mempunyai dua pengaruh terhadap pelaku usaha (bank) yaitu pasal tersebut memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap nasabah dari klausula baku yang dituangkan dalam perjanjian kredit bank dan pasal tersebut memberikan peringatan kepada pelaku usaha akan akibat hukumnya yakni batal demi hukum dan sanksi pidana. Bank Danamon cabang Yogyakarta telah melakukan upaya-upaya yang bersifat preventif terhadap perjanjian bakunya, berupa: a. memberikan penjelasan tentang format, bentuk dan isi perjanjian sebelum mengadakan negosiasi; b. mengadakan negosiasi dengan pihak nasabah; c. adanya pasal kosong atau tambahan (miscellaneous) dalam perjanjian kredit bank ; dan d. pemberian ganti rugi