PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Terhadap Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Kawasan Industri Dalam Langka Penanaman Modal Asing ini dilatarbelakangi dengan adanya sengketa-sengketa mengenai pemanfaatan tanah ulayat yang dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat untuk pembangunan kawasan industri dalam rangka penanaman modal asing. Masyarakat hukum adat lebih sering dirugikan dan terabaikan hak-haknya dalam pemanfaatan tanah ulayatnya bagi pembangunan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya dimanfaatkan bagi pembangunan kawasan industri oleh badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing dalam rangka penanaman modal asing. Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 sejak tanggal 24 September 1960 patut ditinjau kembali, terutama dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi keberadaan masyarakat hukum adat serta pemanfaatan tanah ulayatnya, agar dapat mendukung minat para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, makalah-makalah dalam seminar, buku-buku yang mendukung, serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat terhadap pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan kawasan industri dalam rangka penanaman modal asing. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran tentang upaya perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya dimanfaatkan, kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif. Upaya untuk menyelesaikan permasalahan hak ulayat masyarakat hukum adat telah dilakukan dengan diterbitkannya PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999, namun tanpa didukung peraturan perundang-undangan yang jelas maka usaha tersebut akan banyak menemui hambatan didalam pelaksanaannya. Terutama pelaksanaan dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan kawasan industri dalam rangka penanaman modal asing, sebagaimana diatur dalam Keppres No.32 Tahun 1992 yang kurang jelas dan tegas mengenai penggunaan status tanahnya