Penelitian ini menguji kesesuaian peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Secara spesifik, tujuan utama penelitian ini untuk menguji; (1) Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, (2) Dasar Pengenaan Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dan (3) Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Sinkronisasi dilakukan dengan mengkaji secar...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan hukum menga...
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu lingkup peradilan yang ada dalam Kekuasaan Kehakima...
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Ind...
Pajak berperan aktif dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional melalui pemungutan yang dilakuka...
Pajak berperan aktif dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional melalui pemungutan yang dilakuka...
Sektor pajak adalah salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan negara, Peraturan Pemerintah Nomo...
Pegangkatan perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Pejabat (Pj) Gubernur...
Penelitian ini mengkaji kewenangan desa dalam pengelolaan pariwisata untuk mendukung peningkatan pen...
Pajak merupakan komponen penting dalam ranah pemerintahan terutama sebagai pendapatan Negara maupun ...
ABSTRAK Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa negar...
Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak atas pekerjaan terhadap penyandang disabilitas. Did...
Kajian dari tesis ini mengungkapkan sejarah pemerintahan daerah Provinsi Riau. Batasan awal peneliti...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan sewa menyewa menurut Un...
Latar Belakang Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesiaakan diikuti pula dengan kebijakan...
Pada Tahun 2016, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan pengampunan pajak dengan memakai instrumen u...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan hukum menga...
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu lingkup peradilan yang ada dalam Kekuasaan Kehakima...
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Ind...
Pajak berperan aktif dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional melalui pemungutan yang dilakuka...
Pajak berperan aktif dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional melalui pemungutan yang dilakuka...
Sektor pajak adalah salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan negara, Peraturan Pemerintah Nomo...
Pegangkatan perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Pejabat (Pj) Gubernur...
Penelitian ini mengkaji kewenangan desa dalam pengelolaan pariwisata untuk mendukung peningkatan pen...
Pajak merupakan komponen penting dalam ranah pemerintahan terutama sebagai pendapatan Negara maupun ...
ABSTRAK Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa negar...
Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak atas pekerjaan terhadap penyandang disabilitas. Did...
Kajian dari tesis ini mengungkapkan sejarah pemerintahan daerah Provinsi Riau. Batasan awal peneliti...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan sewa menyewa menurut Un...
Latar Belakang Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesiaakan diikuti pula dengan kebijakan...
Pada Tahun 2016, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan pengampunan pajak dengan memakai instrumen u...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan hukum menga...
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu lingkup peradilan yang ada dalam Kekuasaan Kehakima...
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Ind...