Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Telah Diubah Tanpa Persetujuan Para Pihak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna. Fungsi akta otentik adalah untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum dan menjadi alat bukti, dengan demikian dapat diketahui bagaimana pentingnya akta otentik yang dibuat oleh Notaris sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan. Notaris dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana terjadi apabila perbuatan notaris dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana dan oleh karena keberadaan akta otentik notaris yang seharusnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh ternyata menimbulkan permasalahan bagi para pihak maupun pihak lain yang dirugikan. Alasan yang dijadikan dasar untuk mempidanakan notaris diantaranya bahwa notaris telah membuat surat palsu, atau memalsukan surat berdasarkan pasal 263 jo 264 KUHP, dan oleh karena itu notaris harus mempertanggung jawabkan akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilanuntuk membatalkan akta tersebut