Pembagian hak waris anak perempuan yang sudah menikah di kalangan Muslim Tionghoa Surabaya

Skripsi ini berjudul “Pembagian Hak Waris Anak Perempuan Yang Sudah Menikah Di Kalangan Muslim Tionghoa Surabaya Perspektif Hukum Islam” penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pembagian hak waris dikalangan muslim Tionghoa Surabaya dan bagaimana pembagian hak waris perspektif hukum Islam terhadap anak Perempuan yang sudah menikah di kalangan muslim Tionghoa Surabaya perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dikalangan Mayarakat Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada para pihak. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif yang mana berpijak pada fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian di analisis dengan hukum islam. Setelah dilakukan penelitian, bahwa pembagian hak waris anak perempuan yang sudah menikah di kalangan muslim Tionghoa Surabaya. Bahwa dalam membagi harta warisan menggunakan hukum adat yaitu anak perempuan yang sudah menikah tidak mendapatkan harta warisan karena sudah menjadi tanggung jawab suami dan status marga keluarga ikut suami serta berakhir pula tugas orang tua kepada anak perempuannya. Hal ini dikarenakan menghormati aturan yang sudah berlaku sejak dulu dan juga kurangnya pemahaman mengenai pembagian waris dalam Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176 dijelaskan bahwa “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Dalam pasal tersebut dijelasakan mengenai bagian anak perempuan. Sejalan dengan uraian di atas, bahwa masyarakat muslim Tionghoa Surabaya dalam pembagian hak waris anak perempuan yang suah menikah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Maka dari itu sebaiknya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Surabaya menggunakan hukum Islam yang berlaku agar tidak merugikan salah atu pihak, karena pembagian hak warus dilakukan dengan seadil-adilnya