Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Ketenagakerjaan no 13 Tahun 2003 Terhadap Pemotongan Gaji Karyawan di Kedai Ketan Darmo

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Terhadap Pemotongan Gaji Karyawan Di Kedai Ketan Darmo.” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang; 1) Bagaimana Sistem Pemotongan Gaji Karyawan Di Kedai Ketan Darmo? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemotongan gaji karyawan di kedai ketan darmo? Untuk menjawab permasalahan di atas, maka data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskripsi analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam mengenai praktik pemotongan gaji karyawan yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan konsep gaji (Ujrah) dalam hukum islam kemudian disimpulkan menggunakan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini, menyimpulkan pertama, mengenai praktik pemotongan gaji karyawan di kedai ketan darmo yang dilakukan oleh pemilik kedai sendiri terhadap karyawan, hal ini menimbulkan kesenjangan bagi para karyawan, gaji karyawan yang diberikan setiap akhir bulan oleh pemiliknya sebesar 1.300.000. besar gaji tersebut dikurangi oleh pemilik karena untuk mengganti barang-barang kedai yang telah hilang seperti sendok, piring, gelas dan sejumlah uang pendapatan pada mesin kasir. selain dikenakan pemotongan gaji oleh pemilik kedai juga dilakukan penundaan dalam pemberian gaji karyawan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kedua pihak antara pemilik kedai dan karyawanya. Kedua, pemotongan gaji karyawan di kedai ketan darmo dilarang dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan pemotongan gaji karyawan kedai ketan tidak memenuhi syarat sah Ujarah yakni kerelaan kedua belah pihak yang berakad untuk melakukan akad al-ujrah, serta mengenai kejelasan upah yang diberikan antara pihak pemilik dan karyawan. Selain itu, pemotongan gaji dan penundaan tersebut juga menyalahi hak dan kewajiban antara keduanya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pemberian dan pemotongan gaji perlu adanya kesepakatan terlebih dahulu baik itu tertulis maupu lisan dari awal perjanjian kerja agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi salah satu pihak, serta hendaknya pemberian gaji pada karyawan tidak telat agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik dan karyawan