REALISASI PENDAPATAN PAJAK REKLAME DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1998 DI KABUPATEN WONOGIRI (Studi Kasus Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Memberikan deskripsi tentang realisasi pendapatan Pajak Reklame berdasarkan Perda No. 3 tahun 1998, 2) Mencari dan mengungkapkan faktor-faktor penyebab rendahnya realisasi Pajak reklame di Kabupaten Wonogiri, 3) Memberikan ekplanasi/penjelasan tentang dampak Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1998 tersebut terhadap Subjek dan Objek Pajak Reklame di Kabupaten Wonogiri. Jenis penelitian ini adalah deskirptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran selengkapnya tentang permasalahan pajak reklame, yang ditinjau dari sudut penelitian Hukum, penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Dengan objek penelitian pemakai jasa reklame. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Peran Pendapatan Pajak reklame erhadap PAD dalam realisasinya selalu lebih dari target yang telah ditetapkan, dari ahun 2000 s/d tahun 2003 rata-rata kenaikan realisasi dibandingkan dengan target adalah sebesar 43,88%. Bila dilihat besarnya kontribusi pendapatan Reklame dan retribusi terhadap PAD Kabupaten Wonogiri dari tahun 2001 s/d tahun 2003 rata-rata sebesar 0,90%. 2) Faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya realisasi pendapatan pajak reklame tersebut disebabkan beberapa hal antara lain: a). Kurangnya perencanaan dalam menentukan titik-titik reklame, b). Sosialisasi Peraturan Daerah No. 3 tahun 1998, terhadap wajib pajak masih sangat kurang, c). Belum tersedianya fasilitas reklame pada tempat-tempat yang menurut wajib pajak merupakan tempat strategis, d). Rendahnya kesadaran wajib pajak, untuk membayar pajak dan retribusi reklame, e). Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang disebabkan oleh: (1) Rendahnya kesadaran wajib pajak reklame karena penerapan sanksi seperti dimaksud dalam bab XIV Ketentuan Pidana, belum diterapkan sebagaimana mestinya, dan penerapan sanksi selama ini hanya sebatas penertiban reklame, (2) Subjek pajak mengandalkan biro-biro reklame, sehingga sering terjadi pemasangan reklame yang tidak disertai ijin, (3) Keterbatasan umlah petugas pajak (4) Dengan diterapkannya tarif pajak baru, subjek pajak menganggap hal itu terlampau mahal, 3) Aspek hubungan hukum Perda No. 3 tahun 1998, secara tegas dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pos 121, yang mana dari sektor pendapatan pajak reklame rata-rata setiap tahun mengalami kenaikan sebesar 43,96%. Peningkatan pajak reklame tersebut di samping disebabkan oleh besarnya tarif pajak juga disebabkan oleh bertambahnya jumlah pemasang iklan dan jumlah iklan yang terpasang. Selain itu bagi petugas pajak, dalam melaksanakan ugasnya telah memiliki dasar untuk melakukan tindakan hukum sehingga petugas pajak tidak ragu-ragu lagi dalam memberikan sanksi terhadap para pelanggar pajak reklame. Adapun sanksi yang dilakukan terhadap pelanggaran pemasangan reklame di Kabupaten Wonogiri saat ini masih terbatas yaitu dengan cara menurunkan reklame yang terpasang